Wiranto Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada, Wakil Ketua KPK: Itu Bertentangan dengan Keadilan

0
102

Berita Gaya.com – Jakarta– Terjaringnya beberapa peserta pilkada oleh KPK karena terlibat kasus korupsi menimbulkan banyak perdebatan. Seperti yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang meminta KPK untuk melakukan penundaan penetapan tersangka terhadap peserta pilkada. Permintaan tersebut tentu saja tak dapat diiyakan oleh KPK.

Baca Juga: Wow! Dibantu FBI, Polisi Berhasil Tangkap Hacker ‘Surabaya Black Hat’ yang Retas Ratusan Situs di Berbagai Negara

Wiranto mengungkapkan permintaan terkait penundaan penetapan tersangka peserta pilkada usai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada Serentak 2018 bersama KPU dan Bawaslu. Rakorsus pilkada itu dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dulu,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Terkait permintaan Wiranto yang terkesan hanya mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan negara tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang pun angkat bicara. Ia mengatakan, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap peserta pilkada.

“Ya kita tidak bisa memenuhi, karena itu bertentangan dengan keadilan sebagai supremasi hukum yang harus diangkat tinggi-tinggi,” kata Saut, lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Leave a Reply